Kerugian Jika Mengabaikan Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Karena Harga Pidatonya Itu Sangat Mahal

Kerugian Jika Mengabaikan Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Karena Harga Pidatonya Itu Sangat Mahal – Rugi kita jika menyia-nyiakan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), karena pidatonya sangat mahal harganya. Bayangkan, anggaran pembuatan naskah pidato SBY mencapai miliaran rupiah.

Belum tuntas kontroversi soal anggaran baju dinas Presiden dan pengadaan furniture Istana Negara, kini publik menyoroti anggaran penyusunan naskah pidato Presiden SBY.

Selebihnya adalah anggaran khusus untuk kurikulum naskah pidato di pos anggaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM Setneg. Total anggaran sekitar Rp1,9 miliar.

Angka itu bisa dibilang fantastis. Sebab, pekerjaan membuat naskah pidato Presiden SBY sudah melekat kepada staf-staf ahli Presiden. Jadi, untuk apa duit Rp1,9 miliar dicanangkan?

Mahalnya biaya pembuatan naskah pidato SBY tersebut dinilai irasional karena tak sebanding dengan mutu pidato SBY. Alasannya, menurut Koordinator Forum Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, kebanyakan pidato Yudhoyono cuma berisi curhat pribadi, tak ada solusi.

“Memang ada anggaran untuk pidato Kepresidenan? Setahu aku adanya anggaran untuk curhat SBY. Kan selama ini pidatonya memang kebanyakan cuma cur­hatan, dan nggak jelas urgensinya,” kata Uchok berkelakar.

Uchok menambahkan, menurut versi FITRA, selama ini negara telah menghabiskan anggaran se­kitar Rp 4 miliar pertahun cuma untuk menyiapkan naskah curhat Yudhoyono.

...saat ini rakyat lagi pusing dengan rencana kenaikan TDL dan dicabutnya BBM bersubsidi. Eh, pemerintah malah buang-buang uang untuk biaya curhat Pak SBY...

“Padahal saat ini rakyat lagi pusing dengan rencana kenaikan TDL dan dicabutnya BBM bersubsidi. Eh, pemerintah malah buang-buang uang untuk biaya curhat Pak Beye,” ucapnya.

Karenanya, Uchok mendesak DPR agar secepatnya mengevaluasi seluruh anggaran kepresidenan.

“Kalau DPR mendiamkan itu berarti DPR ikut mengham­burkan uang rakyat. DPR harus cepat mengambil tindakan. Itu duit rakyat, harus diper­tang­gungjawab­kan,” pungkas Uchok.

Senada itu, Sekjen FITRA, Yuna Farhan, penyusunan pidato Presiden tidak perlu sebesar itu. Dewan Perwakilan Rakyat perlu mengkritisi.

Tidak perlu boros-boros membuat naskah pidato presiden jika isinya tidak bisa ditangkap jelas oleh rakyat. Tidak perlu mahal-mahal apabila pidato presiden isinya curahan hati (curhat)

“Setiap sen yang keluar harus diukur dari kinerjanya. Saya kira jumlah itu keterlaluan,” ujarnya.

Sementara itu, peneliti Politik dan Anggaran Indonesia Budget Center, Roy Salam, menilai biaya pembuatan naskah pidato SBY itu sebagai anggaran yang mubazir. Menurutnya, anggaran penyusunan naskah pidato itu tak perlu ada, karena itu adalah bagian dari tugas rutin pegawai kepresidenan. “Ada aja cara pemerintah menghamburkan uang rakyat,” imbuh Roy.

...ini jelas bertentangan dengan kampanye hemat anggaran yang kerap digembar-gemborkan SBY saat kampanye dulu. Perilaku hidup pemerintah saat ini justru boros...

Roy menambahkan, penyusunan anggaran ini jelas bertentangan dengan kampanye hemat anggaran yang kerap digembar-gemborkan SBY saat kampanye dulu. “Perilaku hidup pemerintah saat ini justru boros.”

DPR Akan Kritisi Anggaran Pidato Presiden SBY

Anggota Panitia Anggaran Komisi II, Miryam S Haryani, menilai anggaran yang dikeluarkan untuk penyusunan naskah pidato Presiden Yudhoyono terlalu besar.

Seharusnya, pemerintah lebih cermat lagi dalam menyusun anggaran. “Kan sudah ada staf Kepresidenan yang menangani masalah kegiatan sehari-hari Presiden. Masak negara masih harus mengeluarkan dana sebesar itu,” kata Miryam S Haryani.

Politisi Partai Hanura ini mengungkapkan, saat ini panja anggaran di Komisi II masih mempelajari RKA-KL Sesneg dan pembahasannya sudah memasuki detail pengalokasian semua anggaran termasuk, anggaran penyusunan naskah pidato Presiden.

“Kita akan nilai apakah anggaran tersebut sudah efisien atau tidak,” katanya.

Wanita yang akrab disapa Mbak Yani ini berjanji akan mengkritisi anggaran pidato Presiden tersebut. “Karena itu kan duit negara, uang rakyat, masak kita biarkan duit itu dihambur-hamburkan,” katanya.

Senada itu, Anggota Panitia Anggaran Komisi II dari Fraksi PDIP, Eddy Mulhati menilai anggaran itu terlalu besar, karena selama ini output dari pidato Presiden SBY sama sekali tidak jelas.

Anggaran Pidato SBY adalah Pemborosan Besar

Mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, mengaku terkejut jika saat ini Setneg mengalokasikan anggaran khusus untuk penyusunan naskah pidato presiden. Menurut penulis naskah pidato yang berkarier sejak di era rezim Soeharto, BJ Habibie dan Presiden Yudhoyono ini, sejak era Soeharto, BJ Habibie hingga dia terakhir menjabat sebagai Mensesneg di era Kabinet Indonesia Bersatu I, tak ada anggaran khusus penyusunan naskah pidato Presiden.

“Waktu beta jadi Mensesneg, anggaran untuk pidato Presiden itu nol rupiah. Beta sendiri yang menulis pidatonya. Bahannya dari mana saja, beta yang nyusun naskahnya,” papar Yusril yang mengaku sudah menyusun 384 naskah pidato buat Yudhoyono.

...Mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra terkejut dengan anggaran ini. "Inilah ganjilnya pemerintahan SBY sekarang ini. Seharusnya kan itu tanggung jawab Mensesneg," kata Yusril...

Jadi, lanjut Yusril, jika saat ini ada anggaran khusus penyusunan naskah pidato Presiden, adalah pemborosan yang tidak wajar.

“Inilah ganjilnya pemerintahan SBY sekarang ini. Seharusnya kan itu tanggung jawab Mensesneg. Lihat saja Keppres tentang Setneg,” imbuh Yusril.

Yusril menyatakan, pemerintah harusnya prihatin dengan keadaan rakyat saat ini. Agar tidak menghamburkan duit negara, tugas penulisan naskah pidato seharusnya diberikan kepada Mensesneg, Sudi Silalahi.

Supaya nggak ada biaya, Pak Sudi aja yang buat semua naskah pidato termasuk penyusunan draft Keppres. Paling sampai pagi dia nggak bisa tidur. Karena dulu saya juga seperti itu,” ungkapnya sambil tertawa.

http://myselebrity.blogspot.com/2010/10/kerugian-jika-mengabaikan-pidato.html